Jakarta, Berkatnews7.com – Perjuangan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Provinsi Kepulauan Nias kembali mencatat perkembangan menggembirakan. Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPPPKN) memperoleh tanggapan positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pertemuan resmi bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA), 23 Juli 2026.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas peluang percepatan pembentukan provinsi baru di tengah penyempurnaan regulasi nasional.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, didampingi Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Dr. Sumule Timbo, S.E., M.M., menerima audiensi jajaran BPPPKN yang dipimpin Ketua Umum Mayjen TNI (Purn.) Cristian Zebua.

Cristian Zebua menjelaskan bahwa Kepulauan Nias memiliki posisi sangat strategis sebagai wilayah terdepan Indonesia di Samudra Hindia, berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional. Hal ini memiliki nilai penting bagi pertahanan negara, keamanan kawasan, penguatan ekonomi maritim, serta percepatan pembangunan nasional.

Menanggapi hal tersebut, Cheka Virgowansyah menyampaikan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar kebijakan daerah otonomi baru.

Pasang Iklan BerkatNews7

Meski masih dalam masa penyempurnaan kebijakan, Cheka menegaskan aspek geopolitik dan geostrategis Kepulauan Nias adalah faktor utama yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebagai wilayah terdepan NKRI, penguatan di bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga pertahanan sangat diperlukan.

Pihak Kemendagri juga menilai persyaratan administrasi melalui mekanisme bottom-up pada prinsipnya telah terpenuhi. BPPPKN pun didorong melengkapi syarat mekanisme top-down, mengingat nilai strategis wilayah ini berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Sebagai bentuk dukungan, Ditjen OTDA menyatakan kesiapan memberikan pendampingan teknis penuh, yang akan dikoordinasikan langsung oleh Dr. Sumule Timbo agar seluruh tahapan berjalan optimal.

Perkembangan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat. Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah barat.

Komunikasi yang semakin erat ini menandai babak baru perjuangan panjang, membawa optimisme tinggi bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias.

Penulis: Berkat Bate’e

View 607