Pekanbaru – Berkatnews7.com, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) melalui Sekretaris Jendaral (Sekjed), Frans Sibarani mengatakan, E-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejatinya dirancang untuk menciptakan persaingan yang bersih, terbuka, dan adil.

“Frans Sibarani mengatakan, Tujuannya agar yang terpilih benar-benar yang paling layak, baik dari segi harga maupun kualitas. Namun apa yang terlihat di layar belum tentu sama dengan kenyataan yang terjadi di baliknya,” ujarnya kepada media,Selasa 07-07-2026,di Pekanbaru.

Sorotan Publik sering kali sistem terlihat seolah-olah berjalan murni berdasarkan persaingan, namun faktanya hanya kelompok atau pihak rekanan tertentu saja yang terus-menerus mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, seolah-olah keadaan memang sengaja dikondisikan sedemikian rupa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tim DPP-SPKN,serta media teridentifikasi sejumlah celah yang masih memungkinkan terjadinya penyimpangan jika tidak diawasi dengan ketat seperti:

  1. Pengaturan spesifikasi yang mengarah ke satu pihak. Pejabat yang berwenang dapat menyusun rincian kebutuhan sedemikian rupa, sehingga spesifikasi yang ditetapkan hanya cocok untuk produk atau penyedia tertentu saja. Secara administrasi terlihat sah karena barang tersedia di katalog, namun pintu persaingan sebenarnya sehat karena sudah tertutup sejak awal.
  2. Ketidakwajaran harga, yang tercantum di katalog kerap kali memiliki selisih cukup jauh dibandingkan harga pasar yang berlaku secara umum,Jika jenis penyediaan barang yang canggih dan sesuai dengan alat pengelolaan.
  3. Penyalahgunaan proses negosiasi. Meskipun harga dasar sudah tertera, aturan masih memberi ruang penawaran ulang. Celah ini sering kali hanya dijadikan formalitas belaka, atau justru diarahkan secara tidak wajar untuk menguntungkan pihak yang sudah disepakati sebelumnya.
  4. Ketidaksesuaian barang dan kualitas. Barang yang dikirim sering kali tidak sesuai dengan spesifikasi tertulis, namun dinyatakan diterima dengan alasan kelalaian atau kesepakatan tersembunyi.
  5. Rendahnya indeks persaingan. Jika barang sejenis hanya dikuasai oleh sedikit penyedia, maka kekuatan sistem katalog menjadi tumpul. Harga dan kualitas menjadi sangat bergantung pada kehendak kelompok penyedia tersebut.

“Tambah Frans mengatakan, Selain hal yang di atas, salah satu kejanggalan paling mencolok yang banyak ditemukan adalah kecenderungan berulang terpilihnya rekanan atau penyedia yang berasal dari luar kota,” ujarnya.

Jenis barang atau jasa dengan spesifikasi dan kualitas yang sama persis, bahkan setara mutunya, sudah banyak tersedia dan mudah ditemukan langsung di pasar maupun melalui pengusaha lokal di Pekanbaru,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, praktik ini diduga sengaja dilakukan bukan karena kebutuhan teknis, melainkan sebagai strategi untuk mengelabui pengawasan dan menyulitkan pelacakan harga karena dengan jarak yang jauh,..

Terkait seluruh temuan ini, DPP-SPKN menegaskan sikapnya.

Namun, apa yang kami temukan adalah fakta yang ada di lapangan yang perlu segera mendapat perhatian bersama,” ujarnya.

“Mari kita bersama-sama mengawasi uang rakyat ini, menjaga rumah kita bersama agar tidak ada yang dirugikan”.

Kepada pihak Inspektorat, DPP-SPKN berharap dapat bekerja benar-benar sesuai tugas dan pokok fungsinya. “Jangan ada pilih kasih, harus benar-benar profesional dalam menjalankan amanah tersebut, dan wajib menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam setiap pemeriksaan,..ucapnya Frans

Selain itu Keuangan (BPK) untuk bekerja secara jujur, teliti, dan bebas dari benturan kepentingan saat melakukan audit,.

Integritas pengelola dan ketegasan pengawasanlah yang menjadi benteng utama agar anggaran rakyat tidak kembali bocor dalam wujud yang berbeda,.

Sumber : DPP SPKN

Penulis : Dedi U.

View 309