Melawi Kalbar,BerkatNews7.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Melawi dikabarkan menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan terkait beredarnya, video pornografi pada layar vidiotron yang menjadi perhatian publik. Namun, pelaksanaan konferensi pers tersebut menuai sorotan karena hanya mengundang dua, tiga awak media dari sejumlah media yang ada di Kabupaten melawi khususnya hadir wartawawan dua,tiga orang dinilai tak ideal.

Sejumlah pihak awak mediapun menilai serta beranggapan langkah tersebut tidak mencerminkan, prinsip Keterbukaan Informasi Publik.Dalam setiap agenda yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, Konferensi pers seharusnya melibatkan lebih banyak melibatkan awak media agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara luas, berimbang, dan transparan.

Pasang Iklan BerkatNews7

Keterbatasan jumlah media yang diundang memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik kebijakan tersebut.Beberapa kalangan menilai pola komunikasi seperti ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya pembatasan akses informasi bagi dunia insan pers.

Salah satu awak media media, berpendapat bahwa pemerintah, perlu menjunjung tinggi asas keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik, terlebih pada isu yang menjadi perhatian masyarakat terkait beredar vdio porno yang beredar pada layar pasilitas milik pemerintah tersebut.Dengan melibatkan lebih banyak awak media, proses penyampaian informasi dinilai akan lebih akuntabel serta meminimalisirkan munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Sampai konferensi pers berakhir, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara, mengenai alasan pembatasan jumlah awak media yang diundang. Diharapkan ke depan, setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat dilaksanakan secara lebih, terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh media untuk melakukan peliputan.(Musa)