Labuhan Batu, Berkatnews7.com – Selasa, 14 Juli 2026 menjadi hari yang menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Di KM 5, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, sebuah truk pengangkut kelapa sawit mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa satu pelajar di lokasi, serta melukai sembilan pelajar lainnya yang kini menjalani perawatan di Puskesmas Bilah Hilir.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga dipicu patah as roda dan pecah ban, diperparah kondisi jalan yang rusak, miring, serta tidak rata. Penyebab pasti tentu harus dibuktikan lewat penyelidikan yang objektif dan terbuka.

Sebagai putra asli Labuhanbatu, saya Martogi Situmorang menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Namun, tragedi ini tak boleh sekadar menjadi berita sesaat. Ini momen krusial untuk menilai keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang aman.

Pasang Iklan BerkatNews7

Tak ada orang tua yang rela melepas anaknya ke sekolah, namun harus menerima pulang jenazah. Tak ada pembangunan yang pantas dibanggakan, jika keselamatan anak-anak masih dipertaruhkan di jalan yang bertahun-tahun dibiarkan rusak.

Saya pun tidak ingin menjadikan sopir kambing hitam sebelum seluruh fakta terungkap. Diketahui, sopir tetap berada di lokasi dan mengakui peristiwa tersebut. Ia pun bekerja untuk menafkahi keluarganya. Jika nanti terbukti kondisi jalan menjadi salah satu penyebab utama, maka tanggung jawab tak boleh berhenti pada dirinya semata. Pemerintah selaku penyelenggara infrastruktur juga wajib menjawab.

Labuhanbatu adalah salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Di sejumlah desa, hasil panen bisa mencapai 500–600 ton setiap minggu, belum termasuk hasil pertanian lain seperti padi. Aktivitas ekonomi sebesar ini jelas menyumbang besar bagi penerimaan negara dan daerah.

Namun pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat: Ke mana hasil penerimaan itu dikembalikan? Mengapa rakyat masih harus mempertaruhkan nyawa di jalan yang rusak puluhan tahun lamanya?

Di kampung saya sendiri, Dusun 04 Desa Sei Jambu Kiri, Kecamatan Panai Tengah, warga bahkan harus menyisihkan uang hasil jual sawit secara swadaya untuk membeli batu dan memperbaiki jalan sendiri, agar kendaraan bisa lewat dan anak-anak tetap bisa bersekolah.

Jika rakyat yang harus membangun jalannya sendiri, lalu di mana kehadiran negara?

Persoalan ini tak berhenti pada jalan. Masih banyak wilayah yang kesulitan sinyal telekomunikasi, serta aliran listrik yang sering padam atau tegangannya tak stabil. Padahal jalan, listrik, dan akses komunikasi adalah pondasi utama pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dasar Hukum yang Terlanggar
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan pelayanan yang menunjang kesejahteraan. Sementara Pasal 34 ayat (3) menegaskan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jalan yang aman bukanlah hadiah pemberian pemerintah, melainkan hak konstitusional setiap warga negara.

Oleh karena itu, saya mendesak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tak sekadar menyampaikan belasungkawa, melainkan bertindak nyata dan bertanggung jawab.

  1. Tuntutan Kami:
    Lakukan audit menyeluruh atas seluruh ruas jalan utama pengangkut hasil sawit di Kabupaten Labuhanbatu.
    ​
    2. Buka secara transparan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan, beserta realisasi beberapa tahun terakhir, agar rakyat tahu ke mana uang publik digunakan.
    ​
    3. Tetapkan batas waktu yang jelas untuk perbaikan jalan-jalan yang selama ini menjadi keluhan warga.
    ​
    4. Bentuk tim evaluasi independen yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan perwakilan warga terdampak, untuk mengawasi pelaksanaan dan mencegah tragedi serupa terulang.

Rakyat Labuhanbatu tak meminta kemewahan. Kami hanya menuntut hak dasar: jalan aman, listrik stabil, komunikasi memadai, serta pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab.

Hari ini yang menjadi korban adalah anak orang lain. Jika kelalaian ini terus dibiarkan, besok bisa jadi anak kita sendiri. Ini bukan lagi soal politik, melainkan soal kemanusiaan. Ketika jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun hingga merenggut nyawa, rakyat berhak bertanya: apakah anggaran benar-benar bekerja untuk keselamatan kami?

Saya tak mencari siapa yang harus dibenci. Saya mencari siapa yang berani bertanggung jawab. Sebab jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, hukum, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berkat Bate’e 

View 37